Namun, reaksi politik yang timbul menunjukkan adanya keresahan yang mendalam di kalangan masyarakat.
Rocky Gerung, seorang pengamat politik, berpendapat bahwa Prabowo kemungkinan mendapatkan laporan langsung mengenai dampak sosial dan politik dari proyek ini, terutama terkait dengan reaksi keras masyarakat dan organisasi masyarakat sipil (ormas).
"Saya menduga Pak Prabowo dapat laporan intelijen tentang keresahan rakyat, terutama ormas-ormas yang mulai mencari alasan untuk mengobarkan keresahan," ujar Rocky, yang juga melihat bahwa proyek ini berpotensi berkaitan dengan proyek strategis nasional (PSN), terutama di sekitar Pantai Indah Kapuk (PIK).
Pembongkaran Pagar Laut: Tanda Keputusan Politikal?
Pada Sabtu, 18 Januari 2025, pembongkaran pagar laut yang telah memanjang di pesisir Pantura Kabupaten Tangerang dimulai. Pembongkaran ini dilakukan oleh lebih dari 600 personel, terdiri dari TNI AL dan nelayan lokal, yang turun tangan untuk membongkar struktur tersebut dari Pantai Tanjung Pasir hingga Pantai Kronjo.
Meskipun proses pembongkaran dilakukan dengan cara manual, menggunakan kapal nelayan kecil dan tali, namun yang menarik adalah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Pembongkaran ini bukan hanya soal eksekusi fisik, tetapi juga mencerminkan adanya ketegangan politik yang mendalam.
Sejumlah pihak menilai bahwa pembongkaran ini mencerminkan kebijakan yang lebih responsif terhadap tekanan publik dan kebutuhan untuk menghindari dampak politik yang lebih luas.
Sementara itu, berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat mulai menyuarakan penolakan mereka terhadap proyek ini. Reaksi yang semakin besar ini tidak hanya menyangkut masalah lingkungan, tetapi juga terkait dengan kejelasan transparansi proyek yang seharusnya dijelaskan oleh pemerintah.
Pentingnya Transparansi dan Kejelasan Regulasi
Berkaca pada proyek ini, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya menawarkan solusi yang menguntungkan dalam jangka panjang, tetapi juga memastikan bahwa setiap proyek besar terkait dengan ekosistem laut memiliki dasar hukum yang jelas dan proses yang transparan.















