Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat memahami perbedaan pengecekan sertipikat dan SKPT agar tidak terjadi kesalahan dalam administrasi pertanahan.

ATR/BPN menegaskan peran ASN sebagai humas dan membekali CPNS dengan strategi komunikasi publik agar mampu menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan terpercaya.

Kementerian ATR/BPN mematangkan penyusunan anggaran 2027 melalui pembahasan KRO dan RO dengan fokus efisiensi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan publik di tengah dinamika ekonomi global.

Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat memastikan petugas ukur tanah yang datang merupakan petugas resmi dengan memeriksa identitas dan surat tugas guna mencegah penipuan.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam mempercepat transformasi layanan pertanahan di Indonesia.