Mitra Terkini
Terkini, Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mematangkan proses penyusunan anggaran tahun 2027 dengan menitikberatkan pada efisiensi belanja negara, ketepatan perencanaan program, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Langkah ini dilakukan melalui pembahasan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai instrumen teknis dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program kementerian.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi adaptif ATR/BPN dalam merespons dinamika ekonomi global dan tantangan fiskal nasional, tanpa mengesampingkan mandat utama dalam memberikan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang optimal kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus mampu menghasilkan output yang berdampak luas, sekaligus menjaga kualitas layanan publik tetap terjaga.
“Terkait pembahasan KRO dan RO, berkaitan dengan kondisi ekonomi negara kita, kita harus betul-betul efisien, memberikan output yang besar kepada masyarakat, sebagaimana tugas kita dalam memberikan pelayanan. Agar kualitas layanan tidak terganggu,” ujar Dalu Agung Darmawan Senin (06/04/2026).
Rapat pembahasan ini dijadwalkan berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026, dengan melibatkan sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat.
Fokus utama pembahasan diarahkan pada penyusunan kerangka acuan kerja yang komprehensif, terukur, dan selaras dengan prioritas kinerja kementerian serta kebutuhan implementasi di lapangan.
Dalu Agung Darmawan menekankan bahwa setiap usulan program harus disusun secara sistematis, tidak hanya kuat dari sisi substansi, tetapi juga memenuhi aspek tata kelola anggaran yang baik.
“Usulan yang kita ajukan tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga harus tertib secara struktur, logika, dan pembiayaan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menggarisbawahi pentingnya konsistensi antara perencanaan dan realisasi kegiatan.
