Terkini, Jakarta — Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan pegawai perempuan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan program vaksinasi kanker serviks melalui pemberian vaksin Human Papillomavirus (HPV) bagi aparatur sipil negara (ASN) perempuan di lingkungan kementerian tersebut.
Program vaksinasi ini mulai dilaksanakan sejak awal tahun 2026 dan mendapat sambutan positif dari pegawai perempuan.
Selain sebagai upaya perlindungan kesehatan, program ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan kanker serviks sejak dini.
Salah satu penerima vaksin, Inayati Iryana (45), mengaku sangat terbantu dengan adanya program vaksinasi tersebut karena biaya vaksin HPV di luar relatif mahal.
“Kebanyakan kita usia produktif semua di ATR/BPN. Kalau di luar itu vaksin lumayan mahal, jadi terbantu sekali dengan program ini. Saya juga senang dengan pelayanannya, terutama dari tahap screening awal, penyuntikan vaksinasi, edukasi dokter mengenai efek samping, sampai screening akhir,” ujarnya saat mengikuti vaksinasi tahap kedua di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Kamis (02/04/2026).
Program vaksinasi kanker serviks ini merupakan usulan dari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kementerian ATR/BPN dan dilaksanakan dalam tiga tahapan.
Tahap pertama telah dimulai pada 30 Januari 2026, tahap kedua berlangsung pada April 2026, sementara tahap ketiga dijadwalkan pada 3 Juli 2026.
Peserta vaksinasi dalam program ini hanya dikenakan biaya sebesar Rp870.000.
Menurut Inayati, vaksinasi kanker serviks sangat penting bagi perempuan, terutama yang berada pada usia produktif dan telah menikah, karena kanker serviks masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan di Indonesia.
“Vaksinasi kanker serviks itu melindungi wanita dari kanker yang mematikan di Indonesia saat ini. Perempuan itu harus sadar, apalagi yang usia produktif dan sudah menikah,” tuturnya.















