Mitra Terkini
Terkini, Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola kebandarudaraan nasional melalui sinkronisasi tata ruang dan penguatan sektor pertanahan.
Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk mendukung investasi, pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas layanan transportasi udara di Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri mengenai Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Ossy menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis dalam memastikan pengembangan kawasan bandara berjalan sesuai rencana tata ruang dan mendukung percepatan pembangunan nasional.
"Dukungan ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan," ujar Ossy.
Selain itu, ia menilai penguatan tata kelola kebandarudaraan juga harus didukung dengan integrasi data spasial lintas sektor melalui konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang.
Menurutnya, integrasi data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan akurasi kebijakan pembangunan.
"Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi," katanya.
Ossy juga mengingatkan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara konsisten sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan di lapangan agar perkembangan kawasan kebandarudaraan tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan sektor kebandarudaraan.
Sementara itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan rakor tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus bersinergi dalam mewujudkan sistem kebandarudaraan yang profesional, modern, dan inklusif sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.
"Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif guna menghadirkan berbagai manfaat, terutama bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar AHY.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN didampingi Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin.
