Kementerian ATR/BPN memperkuat tata kelola bandara nasional melalui sinkronisasi tata ruang, percepatan KKPR, integrasi data spasial, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung investasi serta pembangunan infrastruktur.

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan mengusulkan penerapan One Land Tenure System dan One Spatial Planning Policy dalam revisi UU Kehutanan guna mengatasi tumpang tindih lahan dan memperkuat kepastian hukum penguasaan tanah.

Kementerian ATR/BPN mempercepat penataan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang untuk mendukung pembangunan KSPEAN Papua Selatan. Empat RDTR telah ditetapkan dan tiga KKPR diterbitkan guna mendukung Proyek Strategis Nasional sektor pangan.

ATR/BPN mempercepat sinkronisasi data lahan sawah untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, memperkuat perlindungan LP2B, serta mendukung ketahanan pangan dan kepastian investasi

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan mengimbau pemegang HGU aktif mencegah karhutla melalui pengelolaan lahan sesuai regulasi dan pengawasan hotspot secara rutin.

Kementerian ATR/BPN menargetkan peta Lahan Sawah Dilindungi di 17 provinsi selesai Juni 2026 untuk memperkuat pengendalian alih fungsi lahan dan menjaga ketahanan pangan nasional.