Kementerian ATR/BPN kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi opini WTP ke-14 secara berturut-turut.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan tanah wakaf yang dokumennya hilang atau tidak lengkap tetap dapat disertipikatkan melalui mekanisme isbat wakaf di Pengadilan Agama sebagai dasar memperoleh kepastian hukum.

Kementerian ATR/BPN memperkuat tata kelola bandara nasional melalui sinkronisasi tata ruang, percepatan KKPR, integrasi data spasial, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung investasi serta pembangunan infrastruktur.

Politeknik Agraria STPN membuka pendaftaran Taruna Baru Tahun Akademik 2026/2027 hingga 18 Juni 2026. Kampus di bawah Kementerian ATR/BPN ini menawarkan empat program studi khusus bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang.

Kementerian ATR/BPN mempercepat penataan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang untuk mendukung pembangunan KSPEAN Papua Selatan. Empat RDTR telah ditetapkan dan tiga KKPR diterbitkan guna mendukung Proyek Strategis Nasional sektor pangan.

Kementerian ATR/BPN mengajak masyarakat aktif melapor jika menemukan indikasi mafia tanah. Pengaduan dapat dilakukan melalui kantor pertanahan, aplikasi digital, hingga hotline WhatsApp resmi.

Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya menjaga kepastian hukum dan tata kelola kawasan hutan melalui Satgas PKH. Rakor membahas penataan lahan dan keberlanjutan lingkungan di Sumatera.

Kementerian ATR/BPN menjelaskan tahapan hibah tanah dari orang tua kepada anak hingga proses balik nama sertipikat secara resmi dan sah sesuai prosedur.

Kementerian ATR/BPN mengajak masyarakat mengubah sertipikat HGB rumah tinggal menjadi SHM. Biaya hanya Rp50 ribu dengan proses lima hari kerja.

Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan ANRI kelima kalinya atas komitmen pelestarian arsip statis nasional dan penguatan sistem kearsipan digital.