Anggota Komisi XIII DPR RI dari PKS, Meity Rahmatia, mengingatkan potensi konflik HAM di sektor pertambangan dan mendorong penguatan regulasi berbasis HAM dalam pembangunan nasional.

Baleg DPR RI menegaskan pentingnya RUU Masyarakat Adat untuk menjamin keseimbangan antara investasi dan perlindungan hak masyarakat adat demi keadilan ekonomi.

Komisi XIII DPR RI menyoroti lemahnya peran Kementerian HAM dalam sengketa agraria dan mendesak percepatan regulasi perlindungan pembela HAM.