DPR Soroti Keracunan MBG di Jaktim, Minta SPPG Ditutup Permanen

Audit tersebut harus mencakup pengadaan bahan baku, proses produksi makanan, hingga distribusi kepada siswa di sekolah.

Langkah audit ini dinilai penting untuk memastikan seluruh proses telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan tidak ada kelalaian dalam pengolahan maupun distribusi makanan.

Baca juga: Mendes Tegaskan Mitra Dapur MBG Tak Boleh Langgar Aturan, Terancam Putus Kontrak

Charles juga menekankan pentingnya pengawasan preventif agar program strategis nasional tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi siswa, bukan justru menimbulkan risiko kesehatan.

“Skema pengawasan preventif harus diperketat agar program strategis nasional ini benar-benar memberikan manfaat gizi, bukan justru menimbulkan risiko kesehatan bagi generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 72 siswa dari empat sekolah di wilayah Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu spageti dari program Makan Bergizi Gratis. Para siswa kemudian dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan di Jakarta Timur.

Baca juga: Temuan Menu Tak Sesuai dan Izin Sanitasi, Ribuan Dapur MBG Disuspend

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turut meninjau langsung penanganan para korban di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit untuk memastikan seluruh siswa mendapatkan perawatan yang optimal.

Pemerintah memastikan biaya pengobatan para siswa ditanggung melalui BPJS Kesehatan dan Badan Gizi Nasional.

Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR karena program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di Indonesia.