DPR Soroti Keracunan MBG di Jaktim, Minta SPPG Ditutup Permanen

Terkini, Jakarta — Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 72 siswa di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, mendapat perhatian serius dari DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas insiden tersebut ditutup permanen.

Baca juga: Mendes Tegaskan Mitra Dapur MBG Tak Boleh Langgar Aturan, Terancam Putus Kontrak

Menurut Charles, langkah pembekuan sementara operasional SPPG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) belum cukup untuk menjawab dampak serius yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, karena menyangkut keselamatan dan kesehatan siswa.

“Kami mengapresiasi langkah cepat BGN dalam menangani kasus keracunan Makan Bergizi Gratis di Pondok Kelapa. Namun demikian, sanksi berupa suspensi atau pembekuan sementara bagi SPPG sama sekali tidak cukup untuk menjawab seriusnya dampak yang ditimbulkan,” ujar Charles Honoris kepada wartawan, Minggu 5 April 2026.

Ia menegaskan, setiap penyelenggara layanan makan bergizi yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan izin operasionalnya dicabut tanpa pengecualian.

Baca juga: Temuan Menu Tak Sesuai dan Izin Sanitasi, Ribuan Dapur MBG Disuspend

Menurutnya, kebijakan tersebut harus menjadi standar nasional dalam penegakan aturan keamanan pangan program MBG.

“Kami menegaskan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya, tanpa pengecualian. Kebijakan ini tidak boleh bersifat kasuistik, tetapi harus menjadi standar penegakan hukum dan pengawasan nasional,” tegasnya.

Charles menilai, penutupan permanen bukan hanya bentuk sanksi administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat serta efek jera bagi seluruh penyelenggara layanan makan bergizi di Indonesia.

Baca juga: OJK: MBG hingga Kopdes Merah Putih Dapat Kredit Ratusan Triliun

“Penutupan permanen adalah bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus instrumen efek jera agar seluruh penyelenggara SPPG mematuhi standar keamanan pangan secara disiplin dan konsisten,” lanjutnya.

Selain meminta penutupan permanen, Komisi IX DPR juga mendorong Badan Gizi Nasional melakukan audit investigatif terhadap seluruh rantai pasok makanan dalam program Makan Bergizi Gratis.