Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Rencana pemerintah dalam memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pokok sembako tuai banyak kritikan.
Adapun rencana tersebut tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Di dalam aturan tersebut, bahan pokok seperti sembako sudah tidak masuk lagi dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.
Abdul Muhaimin Iskandar atau lebih akrab dipanggil Cak Imin selaku Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra.
Cak Imin meminta agar wacana kebijakan tersebut diupayakan untuk ditinjau ulang.
Cak Imin menilai apabila sembako dikenakan PPN, maka bisa jadi akan membebankan masyarakat, apalagi kondisi saat ini masih dinilai krisis.
“Saya kira perlu ditinjau ulang. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi, dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit,” ucap Cak Imin, Kamis, 10 Juni 2021, seperti dikutip oleh terkiniid dari okezone.
Jika hal tersebut terjadi, maka ditakutkan akan terjadinya efek domino dalam masyarakat. Artinya, daya beli masyarakat akan turun sehingga menyebabkan perekonomian akan semakin sulit.
“Itu kan jadi saling bertentangan. Kalau kita ingin perkembangan ekonomi nasional secara agregat, seharusnya jangan tambah beban masyarakat kecil dengan PPN,” tambahnya.
Adapun Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan alasan pengenaan PPN tersebut.
Menurutnya, salah satu alasan adanya perluasan basis serta kenaikan PPN karena kinerja perpajakan Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan Thailand dan Singapura di lingkup ASEAN.
Meskipun begitu, ia juga menjelaskan bahwa pengenaan pajak tersebut tidak akan dilakukan secara membabi buta.
“Kembali ke awal, nggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta,” ucap Yustinus melalui akun Twitternya pada Rabu, 09 Juni 2021 dilansir dari Kompascom.
