Mitra Terkini
“Legalitas usaha sangat menentukan quality of experience wisatawan. Ketika biro perjalanan wisata memiliki izin resmi, maka ada tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan wisatawan merasa aman, nyaman, dan terlindungi selama berada di Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, masih adanya kasus penipuan hingga penelantaran wisatawan menjadi perhatian serius pemerintah karena dapat merusak citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
Untuk memperkuat pengawasan sektor pariwisata, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur standar kegiatan usaha, tata cara pengawasan, serta sanksi administratif di sektor pariwisata.
Dalam kesempatan tersebut, Ni Luh Puspa juga memaparkan lima program prioritas Kementerian Pariwisata pada 2026, yakni peningkatan keselamatan wisata, pengembangan desa wisata, penguatan event berbasis Indonesia, pengembangan Tourism 5.0, dan pariwisata berkualitas.
Ia menyebut Indonesia saat ini memiliki lebih dari 6.200 desa wisata dan telah memiliki lima desa wisata yang mendapat pengakuan sebagai desa wisata terbaik dunia.
“Kami berharap teman-teman ASITA dapat memberikan masukan terkait apa saja yang masih kurang dari desa wisata kita, sehingga destinasi tersebut semakin siap dipasarkan dan dikunjungi wisatawan,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengembangkan platform digital pariwisata melalui konsep Tourism 5.0 dengan menghadirkan AI digital companion bernama Maya sebagai travel assistant bagi wisatawan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kehadiran teknologi tersebut bukan untuk menggantikan peran travel agent dan tour operator.
“Kehadiran teknologi ini justru menjadi alat bantu yang dapat dimanfaatkan pelaku industri untuk menciptakan paket wisata yang lebih kreatif dan informatif,” ujarnya.
