Terkini, Jakarta — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mulai melakukan pengawasan langsung terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi seiring keberangkatan kloter pertama pengawasan haji tahun 2026.
Pengawasan akan difokuskan pada layanan kesehatan, katering, hingga kelayakan hotel bagi jemaah di Madinah dan Makkah.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengatakan DPR telah memetakan sejumlah titik krusial yang menjadi perhatian utama selama proses pengawasan di Tanah Suci.
Pernyataan tersebut disampaikan Selly jelang keberangkatan kloter pertama Timwas Haji DPR RI di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (16/5/2026).
“Kami akan memerhatikan beberapa titik krusial seperti rumah sakit yang berkaitan dengan layanan kesehatan jemaah, termasuk pelaksanaan asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Saudi,” ujar Selly.
Selain layanan kesehatan, DPR juga menyoroti kualitas konsumsi bagi jemaah haji Indonesia.
Menurut Selly, sejumlah jemaah mulai mengeluhkan menu katering yang dinilai kurang sesuai dengan cita rasa Nusantara sehingga berpotensi menimbulkan kejenuhan selama menjalankan ibadah haji.
Tak hanya itu, DPR menerima laporan terkait adanya hotel yang dianggap tidak layak untuk kembali digunakan pada musim haji mendatang.
Temuan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama Kementerian Agama.
Selly juga mengungkap persoalan overkapasitas hotel di Makkah. Berdasarkan laporan yang diterima DPR, beberapa hotel di sektor 4 dan sektor 9 diduga menempatkan enam tempat tidur dalam kamar yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi empat orang.















