Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani akhirnya memberikan tanggapan soal polemik mengenai pemberlakuan pajak untuk sembako dan sekolah.
Sri Mulyani memberikan tanggapannya saat rapat di Komisi XI DPR pada Kamis, 10 Juni 2021.
Ia mengatakan bahwa secara etika politik, polemik tentang PPN ini masih belum boleh tersebar ke publik lantaran informasinya yang kurang menyeluruh.
Hal itu disebabkan karena draft rencana aturan tersebut terlebih dahulu harus diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan langsung ke DPR.
Selanjutnya, setelah draft aturan tersebut selesai dibahas dan dinyatakan final, barulah pemerintah memberikan sosialisasi secara menyeluruh ke publik agar tidak ada kesalahpahaman.
“Kami dari sisi etika politik masih belum bisa menjelaskan ke publik sebelum dibahas, karena hal itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden,” ujar Sri Mulyani dilansir dari CNN Indonesia.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan tentang rencana tersebut.
“Oleh karena itu, ini situasinya jagi agak kikuk karena kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga, jadi kami tidak dalam posisi bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari rencana pajak kita,” sambungnya.
Ia juga menjelaskan bahwa apa yang masyarakat ketahui saat ini adalah informasi yang masih simpang siur.
“Tapi yang keluar sepotong-sepotong, yang kemudian dibungkus menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal, fokus kita adalah pemulihan ekonomi,” tegasnya.
Sri Mulyani lalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap sabar menunggu kelanjutan dari pembahasan draft aturan tersebut.
