Mitra Terkini
Terkini - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai mengocek kantong APBN demi kesinambungan fiskal dan pelaksanaan program prioritas nasional.
Untuk diketahui, pada 7 Maret 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebenarnya telah mengajukan permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuka blokir anggaran 99 Kementerian dan Lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun.
Permintaan tersebut baru saja dikabulkan. Pembukaan blokir ini diumumkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa pada Rabu 30 April 2025.
Pembukaan blokir ini memungkinkan instansi pemerintah kembali menjalankan program-program prioritas yang telah ditetapkan Presiden Prabowo. Rinciannya, Rp33,1 triliun dialokasikan untuk 23 K/L baru, sementara Rp53,49 triliun untuk 76 K/L yang sudah ada.
“Pembukaan blokir ini merupakan bagian dari strategi untuk membuat belanja K/L lebih tajam, lebih terarah, dan sesuai dengan prioritas nasional,” kata Suahasil.
Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua anggaran dibuka, karena Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tetap mengatur efisiensi belanja. Dari total dana K/L yang diblokir sebesar Rp256,1 triliun, hanya sebagian yang kini dibuka.
Sri Mulyani sebelumnya menyampaikan kekhawatiran atas realisasi belanja pemerintah yang lambat di awal tahun.
Pada Januari 2025, belanja K/L baru mencapai Rp24,4 triliun dan naik menjadi Rp83,6 triliun di Februari. Setelah kebijakan pembukaan blokir, belanja K/L melonjak drastis, mencapai Rp196,1 triliun per akhir Maret.
“Maret sendiri menyumbang belanja Rp113 triliun. Ini menunjukkan percepatan yang signifikan,” ujar Suahasil.
Kebijakan ini menjadi penting di tengah kondisi APBN yang mengalami defisit sebesar Rp104 triliun per Maret 2025. Sri Mulyani menegaskan agar publik tidak panik menghadapi angka defisit tersebut. Menurutnya, ini merupakan bagian dari pola musiman belanja dan masih dalam batas yang bisa dikendalikan.
Selama masa pemblokiran, beberapa program strategis sempat tertunda pelaksanaannya, termasuk pembangunan infrastruktur dasar dan subsidi sektor pertanian. Ekonomi domestik menunjukkan tanda-tanda perlambatan pada kuartal I 2025, dengan konsumsi pemerintah yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan masih tertahan akibat realisasi anggaran yang lambat.
Langkah Sri Mulyani mendorong pembukaan anggaran ini tidak hanya menunjukkan ketegasan fiskal, tetapi juga kecermatan dalam menjaga arah kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan baru. Dengan efisiensi dan reprioritisasi sebagai fokus utama, Sri Mulyani terus memastikan APBN tetap sehat namun tetap mampu mendukung agenda pembangunan nasional.
