Mitra Terkini
Terkini, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly mengapresiasi berbagai capaian Badan Pusat Statistik (BPS) RI, termasuk keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 tahun berturut-turut.
Meski demikian, ia menilai keberhasilan tersebut perlu diimbangi dengan pemerataan infrastruktur dan fasilitas kerja BPS di seluruh daerah.
Hal itu disampaikan Andi Muawiyah saat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama Kepala BPS RI yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurut legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, capaian BPS menunjukkan peningkatan tata kelola kelembagaan yang patut diapresiasi.
Selain mempertahankan opini WTP selama satu dekade, BPS juga mencatat Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 91,31 serta nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dinilai sangat baik.
"Setelah melihat apa yang disampaikan, opini BPK selama 10 tahun berturut-turut luar biasa. Kemudian Indeks Reformasi Birokrasi 91,31 dan penilaian SAKIP juga baik. Ini pertanda keberhasilan BPS," ujar Andi Muawiyah.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian di tingkat pusat belum sepenuhnya tercermin pada kondisi kantor-kantor BPS di daerah.
Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke sejumlah wilayah, masih ditemukan keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat memengaruhi kualitas layanan statistik.
Andi menyebut kondisi tersebut masih dijumpai di sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Selatan dan Papua.
"Keberhasilan ini kelihatannya moncer di pusat. Tapi kalau kami ke daerah, ke Sulawesi Selatan, ke Papua, masih ada BPS yang sangat minim infrastrukturnya," katanya.
