Menurutnya, film dokumenter ini bukan merupakan upaya fitnah melainkan ingin memberikan perbandingan antara apa yang dijanjikan oleh Jokowi dengan kenyataan yang terjadi.
"Nggak ada satu poin dalam film dokumentar itu yang ingin memfitnah, (Dirty Vote) cuma ingin memberikan perbandingan antara apa yang dijanjikan dengan apa yang terjadi," ujar Rocky Gerung.
"Jadi bukan untuk upaya fitnah, tetapi justru untuk memperbaiki janji (pemilu Jurdil) yang dipalsukan oleh Jokowi sendiri. Jadi sebetulnya semua hal yang ada di film itu adalah teguran etis, teguran moral dengan fakta yang kuat," tegasnya.
Diketahui, film Dirty Vote mengupas tentang dugaan potensi kecurangan dalam Pemilu dan Pilpres 2024.
Film dokumenter ini disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan dibintangi tiga pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
Dirty Vote diluncurkan di awal masa tenang pemilu 2024 dan ditayangkan di kanal YouTube 'Dirty Vote' sejak Minggu, 10 Februari 2024.
Dalam tayangan film tersebut, ketiga pakar hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar memaparkan penyimpangan yang terjadi dalam berbagai hal terkait proses pemilu di tengah sistem negara demokrasi yang dianut Indonesia.