Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Tingkat praktik politik uang atau money politics di Indonesia menempati peringkat ketiga pada tahun 2014. Setelah 2024 nantinya, Burhanuddin Muhtadi Khawatir Indonesia menempati urutan nomor satu.
"Tahun 2014 tingkat politik uang kita menempati peringkat ketiga sedunia hanya kalah dibanding Uganda dan Benin," cuit pengamat politik itu lewat media sosialnya, Jumat 15 Maret 2024.
"Saya khawatir pemilu 2024 membuat Indonesia menempati ranking pertama dalam praktik jual beli suara," tulis Burhanuddin yang juga membagikan artikelnya yang terbit di salah satu website.
Cuitan Burhanuddin itu pun ramai dikomentari warganet. Sebagian mengungkapkan, politik uang terjadi karena itu dianggap paling efektif untuk mendongkrak elektoral.
“… because it works, This says it all," tulis akun Ivan Jayawan
"Ada ustadz atau pemuka agama yang sudah wanti wanti untuk tidak menerima amplop atau sogokan politik, eh pas jadi juru kampanye malah paling depan dan gak ada rasa dulu pernah wanti-wanti umat," tulis akun Panji akbarul.
"Masalahnya politik atau pemberian dalam bentuk lainnya dengan tujuan agar dapat memenangkan pemilu dibudayakan dan dilakukan secara terbuka oleh paduka yg mulia penghuni istana negara," tulis akun Mr laode.
Burhanuddin Muhtadi yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebelumnya mengungkapkan data money politics Indonesia itu berdasarkan hasil riset yang ia lakukan dalam dua Pilpres terakhir pada 2014 dan 2019.
Hasilnya, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) terlibat praktik jual beli suara.
Data itu juga ia ungkap dalam riset ilmiahnya berjudul 'Votes for Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi' yang dirilis dalam prosesi pengukuhannya sebagai profesor ilmu politik UIN Jakarta.
