Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Poltik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan, korupsi pada saat ini lebih meluas dan lebih buruk jika dibandingkan saat pemerintahan orde baru (Orba).
“Kenyatannya sekarang ini saja korupsi itu jauh lebih gila dari zaman orde baru. Saya tidak katakan semakin besar atau apa jumlahnya, meluas,” terang Mahfud dalam Dialog dengan Rektor Universitas Gadjah Mada dan Pimpinan PTN/PTS se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditayangkan di Youtube Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu 5 Juni 2021.
Pernyataan Mahfud itu disampaikan untuk menanggapi adanya pertanyaan apakah dirinya akan meralat pernyataannya pada 2017 lalu terkait korupsi di era reformasi semakin meluas ketimbang zaman pemerintahan orde baru.
"Orang yang iseng tanya, apakah Pak Mahfud sesudah jadi pejabat mau meralat pernyataan ini. Apakah tidak malu ada di era seperti sekarang? Katanya, korupsi di era refomasi lebih meluas dibandingkan orde baru. Saya katakan saya tidak akan meralat," ujarnya, seperti diwartakan kabar24.bisnis.com, Sabtu 5 Juni 2021.
Lebih lanjut, Mahfud memberikan penjelasan terkait perbandingan korupsi di era reformasi dan orde baru. Ia menuturkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, banyak praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Tapi bapak ingat dulu tidak ada korupsi dilakukan DPR, hakim tidak berani, gubernur dan bupati tidak berani dulu. Dulu korupsinya itu korupsi terkordinir,” bebernya.
Mahfud mengatakan, pada era pemerintahan Soeharto, pemerintah membangun jaringan korporatisme di seluruh institusi. Ia mencontohkan, petani dibuatkan organisasi dan diatur siapa yang memimpinnya. Kemudian, korupsinya diatur.
“Dulu diatur oleh Pak Harto korupsi, memang korupsi betul Pak Harto itu KKN, maka ada di TAP MPR Pak Harto itu pemerintah KKN, ada di UU KPK pengantarnya pemerintahan lama itu pemerintahan KKN, jadi jangan takut katakan pemerintahan Pak Harto itu pemerintahan KKN,” ungkapnya.
Sementara itu, di zaman sekarang ini Mahfud mengatakan tindakan korupsi banyak yang dilakukan sendiri-sendiri.
“Dulu terkordinir, tapi lihat sekarang DPR korupsi sendiri, MA hakimnya korupsi sendiri, MK, gubernur, kepala daerah, DPRD semua korupsi sendiri-sendiri atas nama demokrasi. Dulu Pak Harto katanya tidak demokrasi,” kata Mahfud.
