Mitra Terkini
Terkini, Jakarta — Pemerintah mulai menyusun skema kerja fleksibel yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) hingga pekerja swasta menjalankan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.
Langkah ini disiapkan sebagai bagian dari upaya efisiensi di tengah tekanan kenaikan harga minyak dunia akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.
Rencana tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Menurut Airlangga, pemerintah melihat perlunya langkah adaptif untuk menekan beban konsumsi energi nasional, salah satunya lewat pengaturan pola kerja yang lebih lentur.
“Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” ujar Airlangga.
Ia menjelaskan, rancangan awal kebijakan tersebut mengarah pada penerapan satu hari WFH dalam lima hari kerja.
Skema itu tidak hanya disiapkan bagi ASN pusat, tetapi juga diharapkan bisa dijalankan oleh pemerintah daerah dan kalangan swasta.
“Satu hari dalam lima hari kerja,” kata Airlangga menegaskan.
Saat ini, pemerintah masih merampungkan detail teknis sebelum kebijakan diumumkan secara resmi.
Pembahasan mencakup pola penerapan, cakupan instansi, hingga sinkronisasi dengan dunia usaha dan pemerintah daerah.
