Mitra Terkini
Terkini, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat bukan merupakan tambahan hari libur, melainkan bagian dari transformasi sistem kerja pemerintah yang tetap menuntut kinerja optimal serta pelayanan publik yang tidak terganggu.
Penegasan tersebut disampaikan Meutya saat apel pagi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
Ia menekankan bahwa perubahan pola kerja harus diikuti dengan sistem kerja yang terukur, disiplin, serta tetap berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
“WFH ini bukan hari libur tambahan. Tidak boleh mengurangi efektivitas, tidak boleh mengurangi produktivitas, dan juga tidak boleh mengganggu kecepatan pelayanan dari kementerian,” ujar Meutya Hafid.
Menurutnya, penerapan pola kerja fleksibel merupakan bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi kerja, efektivitas koordinasi, serta optimalisasi penggunaan anggaran pemerintah.
Tekan Mobilitas dan Efisiensi Anggaran
Meutya menjelaskan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam seminggu juga bertujuan untuk menekan mobilitas pegawai, menghemat energi, serta meningkatkan efisiensi anggaran operasional pemerintah.
Kebijakan ini juga mencakup pembatasan perjalanan dinas, penggunaan kendaraan operasional, serta efisiensi penggunaan energi di perkantoran.
Anggaran yang dapat dihemat dari kebijakan tersebut, lanjutnya, akan dialihkan untuk mendukung program prioritas nasional dan pelayanan publik yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat.
Ia juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi contoh dalam penerapan sistem kerja fleksibel berbasis teknologi digital di lingkungan pemerintahan.
“Kita justru harus menjadi contoh utama bahwa bekerja di luar kantor secara daring tetap dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga terukur,” katanya.
