Ketua DPR Soroti 693 Bencana Awal 2026, Negara Dinilai Belum Sistematis Tangani Kerentanan

Ketua DPR Soroti 693 Bencana Awal 2026, Negara Dinilai Belum Sistematis Tangani Kerentanan

EP
Echa Panrita Lopi

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Ia juga mengingatkan bahwa data kebencanaan seharusnya tidak berhenti sebagai statistik semata, melainkan harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tajam dan berbasis risiko, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.

Dalam konteks penanganan bencana, Puan menilai bahwa perhatian selama ini masih terlalu berfokus pada fase tanggap darurat, sementara fase pemulihan justru menjadi tantangan paling berat bagi masyarakat terdampak.

“Ketika rumah rusak, penghasilan terhenti, dan anak-anak terganggu pendidikannya, di situlah beban terpanjang dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak cukup diukur dari kecepatan distribusi bantuan awal, tetapi dari sejauh mana negara mampu memastikan masyarakat tidak kembali ke kondisi rentan yang sama di masa mendatang.

Puan juga menyoroti dampak multidimensi bencana yang kini semakin terasa, mulai dari kerusakan fisik hingga gangguan terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga, kesehatan lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.

“Bencana bukan lagi sekadar urusan kerusakan fisik, tetapi sudah menyentuh kualitas hidup masyarakat secara luas,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam mitigasi bencana, yang mencakup aspek pembangunan wilayah, kualitas infrastruktur, hingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Puan turut mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan, termasuk ancaman kekeringan akibat fenomena El Niño yang diperkirakan terjadi pada musim kemarau.

Menurutnya, langkah antisipatif harus dilakukan sejak dini, mengingat data klimatologi dan peta kerawanan bencana telah tersedia dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan kebijakan.

“Tantangan perubahan iklim menuntut cara kerja negara yang lebih responsif terhadap risiko. Tidak ada alasan kebijakan baru bergerak setelah dampak meluas,” pungkasnya.