Terkini, Jakarta — Pemerintah Indonesia mempercepat hilirisasi sektor perkebunan sebagai strategi utama dalam memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas domestik di tengah tekanan global.
Kebijakan ini menempatkan subsektor perkebunan tidak lagi sekadar sebagai penghasil bahan mentah, melainkan sebagai fondasi penting dalam rantai pasok energi baru berbasis sumber daya lokal.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan industri hilir serta pengurangan ketergantungan impor energi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa paradigma pembangunan perkebunan harus berorientasi pada pengolahan bernilai tambah tinggi.
“Hasil perkebunan harus naik kelas. Tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi, termasuk bioenergi. Ini bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional,” ujar Amran dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).
Sejumlah komoditas strategis seperti kelapa sawit, tebu, jagung, dan singkong kini diarahkan menjadi tulang punggung pengembangan biofuel, baik biodiesel maupun bioetanol.
Pemanfaatan komoditas dalam negeri dinilai krusial dalam memperkuat bauran energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap energi fosil.
Di sektor hulu, pemerintah terus melakukan penguatan melalui peningkatan produksi dan produktivitas, termasuk percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, serta pengawasan perizinan dan sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO.
Untuk komoditas tebu, pemerintah juga mendorong percepatan swasembada gula sekaligus pemenuhan kebutuhan bioetanol melalui program bongkar ratoon serta perluasan areal tanam hingga 200.000 hektare secara nasional.
Selain itu, pembenahan data dan sistem informasi perkebunan menjadi prioritas guna memastikan perencanaan yang lebih presisi dan berkelanjutan dalam mendukung pasokan bahan baku industri bioenergi.














