Mitra Terkini
Terkini, Jakarta — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sekaligus memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Kemenpar menyebut kemudahan akses masuk ke suatu negara menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam menentukan destinasi perjalanan.
Oleh karena itu, kebijakan BVK dinilai tidak hanya berkaitan dengan administrasi keimigrasian, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik Indonesia di mata wisatawan dunia.
"Kebijakan Bebas Visa Kunjungan bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara," demikian pernyataan Kementerian Pariwisata dalam siaran pers yang diterbitkan Rabu (24/6/2026),
Kemenpar menjelaskan Indonesia memiliki pengalaman menerapkan kebijakan bebas visa secara luas. Pada 2016, pemerintah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara.
Berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen dan mendukung terciptanya sekitar 400 ribu lapangan kerja.
Setelah dilakukan penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018, dampak kebijakan itu diperkirakan meningkat hingga mencapai 32,4 persen terhadap pertumbuhan permintaan wisatawan asing.
Selain itu, hasil kajian WTTC menunjukkan kebijakan bebas visa memberikan dampak lebih besar dibandingkan bentuk fasilitasi visa lainnya.
Median peningkatan kedatangan wisatawan melalui skema bebas visa mencapai 16,6 persen per tahun, sedangkan kebijakan jenis visa baru hanya mencatatkan kenaikan sekitar 8,1 persen per tahun.
Kemenpar juga menilai kebijakan visa Indonesia masih perlu diperkuat agar lebih kompetitif dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
