“Para tenaga medis darurat (emergenciers) dituntut memiliki mentalitas seperti pasukan khusus (special force). Mereka harus mampu mengantisipasi lebih cepat dan mengambil keputusan presisi. Kami menargetkan dalam 10 tahun ke depan, standar pelayanan IGD kita bisa setara dengan kota-kota besar dunia seperti New York atau London,” kata Wishnu.
Namun, peningkatan kualitas layanan kegawatdaruratan masih menghadapi tantangan besar dari sisi ketersediaan sumber daya manusia.
Saat ini, Indonesia baru memiliki 66 dokter spesialis emergensi, sementara kebutuhan ideal mencapai sekitar 1.034 dokter.
Kesenjangan tersebut menjadi pekerjaan rumah dalam penguatan sistem kegawatdaruratan nasional, khususnya melalui peningkatan kapasitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga spesialis emergensi.
Edukasi Pertolongan Pertama Didorong Masuk Kurikulum Sekolah
Penguatan kegawatdaruratan tidak hanya diarahkan kepada tenaga medis. SOE 2026 juga mendorong peningkatan literasi masyarakat mengenai pertolongan pertama.
Sejumlah pelatihan teknis diberikan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, antara lain resusitasi jantung paru (CPR) lanjutan dan asesmen cepat terhadap pasien stroke.
PDEI juga mengadvokasi agar edukasi pertolongan pertama dasar bagi masyarakat awam dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.
Edukasi tersebut dinilai penting karena keberhasilan penanganan kondisi darurat sering kali ditentukan pada menit-menit pertama setelah kejadian.
Melalui standardisasi EMT, pembenahan tata kelola IGD, penguatan tenaga medis emergensi, serta peningkatan kemampuan masyarakat memberikan pertolongan pertama, pemerintah berupaya membangun sistem kegawatdaruratan nasional yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif dalam menghadapi krisis kesehatan akibat bencana.














