Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Mantan Sekretaris BUMN Said Didu menyebut, Presiden Jokowi pada saat lengser nantinya di 2024 akan meninggalkan utang negara senilai Rp16 ribu triliun.
Hal itu disampaikan Said Didu usai mengamati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2024.
Menurutnya, RAPBN pada 2024 akan menambah defisit anggaran negara atau utang.
"Dari RAPBN yang dibuat oleh Presiden Jokowi tahun 2024, membikin utang Rp1.250 triliun, karena kalau tidak dilakukan negara bisa bangkrut," ujar Said Didu, dikutip dari tayangan Podcast Refly Harun, Sabtu, 26 Agustus 2023. (Sumber: RMOL.id)
Ia pun mencatat, dari utang yang dialokasikan untuk kebutuhan tahun 2024, pemerintah mengantongi pendapatan negara hingga Rp2.781 triliun.
"Itu (jumlah pendapatan negara sebesar Rp2.781 triliun) belum termasuk utang," tambahnya.
Akan tetapi, Said Didu mengkalkulasi pendapatan negara yang disiapkan itu tidak cukup mencover kebutuhan yang membutuhkan anggaran lebih tinggi.
Menurut Said, ada 7 komponen belanja wajib APBN yang harus direalisasikan pemerintah di setiap tahun anggaran antara lain gaji, pembayaran bunga dan pokok utang, biaya pendidikan 20 persen, transfer ke daerah, transfer ke desa, dan biaya kesehatan.
"Kalau belanja mandatory (7 komponen belanja wajib) sudah dimasukkan itu minus hampir Rp300 triliun, karena belanja mandatory hampir Rp3.000 triliun," jelasnya.
Said Didu juga mendapati defisit anggaran naik apabila komponen anggaran subsidi yang sebesar Rp300 triliun akan menjadi minus Rp565 triliun.
Bahkan, kata dia, kalau dimasukkan perbaikan jalan, maka bisa minus Rp736 triliun.
"Sehingga, untuk mengurangi minus itu negara ini hanya bisa selamat kalau ngutang lagi sebesar 1.250 triliun. Jadi jangan menganggap negara ini baik-baik saja," kata Said Didu.
"Nilai (utang) Rp1.250 triliun itu belum masuk dana IKN. belum masuk biaya untuk pertahanan, keamanan yang sekitar Rp130 triliun, belum biaya polisi yang hampir Rp100 triliun," sambungnya.
Oleh karena itu, ia meyakini keuangan negara akan hancur lebur apabila tidak menambah utang sekitar 1.250 triliun.
Tetapi, menurutnya, dampak terusan justru akan lebih berbahaya, karena nilai utang secara keseluruhan di masa pemerintahan Jokowi.
"Maka negara kita sebenarnya, APBN kita itu kalau dimasukkan semua belanja minusnya 1.000 triliun dari pendapatan. Perkirakaan (kalkulasi di pemerintahan Jokowi) Rp8.500 triliun untuk utang pemerintah saja," ungkap Said Didu.
"Kalau ditambah (utang) BUMN, mungkin Rp6.500 hingga Rp7.000 triliun, menurut saya akan mencapai Rp16.000 triliun," pungkasnya.
