RI Tolak Penambahan Kuota Tambang Nikel Akibat Maraknya Tambang Ilegal

Terkini.id - Indonesia disebutkan menolak atau tidak akan memberi izin persetujuan kuota baru produksi pertambangan nikel tahun ini.

Wakil Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto kepada Reuters, menyampaikan perusahaan perusahaan pengolahan nikel di Indonesia kini tidak diberi izin untuk menambah kuota produksinya sampai bulan Oktober.

Baca juga: Mobil Truk dari China Ramai Beroperasi di Kawasan Tambang Nikel, Hino Sebut Meresahkan

Langkah Pemerintah ini dinilai Reuters, kemungkinan akan memperketat pasokan bijih nikel dunia.

Distribusi kuota pertambangan di Indonesia diketahui telah tertunda setelah pemerintah kembali merujuk pada persetujuan lama karena penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap penambangan ilegal.

Harga bijih nikel di Indonesia disebutkan telah melonjak dalam beberapa minggu terakhir, kata pembeli lokal, karena produksi dipengaruhi oleh penundaan kuota.

Baca juga: Kemenko Polhukam Serius Berantas Tambang Ilegal di Lutim

Septian mengungkapkan, sistem permohonan kuota pertambangan baru akan tersedia bagi penambang nikel mulai Oktober dan permohonan dapat diajukan mulai November. Pemerintah kemudian akan mulai memproses kuota untuk tahun 2024, kata Septian di sela-sela konferensi bahan baku baterai Fastmarkets di Amsterdam, Selasa 19 September 2023 lalu.

Septian mengakui beberapa pabrik di Indonesia telah membatasi bahkan menghentikan produksi karena kekurangan bijih nikel. Sekitar dua pertiga pasokan nikel global digunakan untuk membuat baja tahan karat, dan penggunaannya dalam baterai kendaraan listrik berkembang pesat.

Kejaksaan Agung Indonesia sedang menyelidiki seorang mantan pejabat senior pertambangan, dengan tuduhan pelonggaran proses persetujuan kuota yang mengakibatkan kegiatan ilegal yang menyebabkan kerugian negara sebesar 5,7 triliun rupiah (USD 372,84 juta).

Baca juga: Terjerat Kasus Tambang Ilegal, Permohonan Pra Peradilan PT AG Ditolak Pengadilan Negeri Kendari

Berdasarkan rencana kerja anggaran biaya (RKAB), pihak berwenang Indonesia mengalokasikan kuota produksi dan penjualan ke setiap penambang setiap tahun, yang dapat direvisi bila mereka membutuhkan lebih banyak.

Pemerintah pada bulan Mei mengumumkan rencana untuk meluncurkan indeks harga nikel pada akhir tahun 2023 untuk menghindari volatilitas pasar terkait dengan patokan harga London Metal Exchange, yang harus diterapkan sebelum menerapkan pungutan ekspor pada produk nikel.

Septian mengatakan kepada Reuters bahwa pengumuman indeks akan dilakukan pada bulan November. Ia sebelumnya mengatakan itu bisa terdiri dari harga-harga nickel pig iron, campuran endapan hidroksida dan kemungkinan nickel matte.

Indonesia mengekspor 450.000 ton nikel pada kuartal kedua tahun ini, atau 53 persen dari pasokan global, menurut Macquarie, grup perbankan investasi dan jasa keuangan diversifikasi global, yang memberikan jasa perbankan, keuangan, penasihat, investasi, dan pengelolaan dana.

Sumber: reuters.com