Modus Penyelewengan Dana Pensiun BUMN Sampai Disebut Biadab oleh Erick Thohir

Terkini.id - Dana pensiun BUMN rupanya diselewengkan, hingga negara dirugikan sebesar Rp300 miliar.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut angka itu bisa saja lebih besar, karena proses penghitungan belum final.

Baca juga: Shin Tae-yong: Salam Perpisahan Sang Juru Taktik untuk Timnas Indonesia

Erick Thohir sebelumnya sudah menyerahkan laporan dugaan penyelewengan dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ada empat dana pensiun dalam daftarnya dan dua di antaranya disebut memiliki indikasi melakukan tindak pidana korupsi.Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu kerugian negara Rp 300 miliar," ujar Erick di gedung Kejagung Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023.

Erick menambahkan taksiran kerugian negara tersebut belum final. Artinya, ada kemungkinan angkanya bisa lebih besar.

Baca juga: Kementerian BUMN Dukung Pelindungan Pekerja Migran di Indonesia, Siap Bantu Fasilitas PMI

Erick menjelaskan, sejak awal Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atas intruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membongkar kasus mega korupsi di tubuh BUMN.

Adapun dapen BUMN bermasalah yang dilaporkan Erick tersebut antara lain:

PT Inhutani (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food.

Baca juga: Marselino Ferdinan Egois Saat Indonesia vs Irak, Erick Thohir: Sepakbola Bukan Permainan 2 Orang

Erick menyebut semua temuan itu belum menyeluruh. Erick mengaku kecewa dan sedih lantaran dana pensiun karyawan yang bekerja puluhan tahun dirampok oleh oknum-oknum biadab.

"Artinya, angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih, karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang, itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab," ujarnya.

Modus dugaan penyelewengan dapen BUMN
Terpisah, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, dari empat dapen perusahaan pelat merah yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) akan ditelusuri lebih jauh dapen BUMN mana yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan mana yang salah tata kelola investasi.

"Nah memang kita masing-masing itu ada berbeda-beda, tapi ada indikasi penyimpangan dari sisi tata kelola investasi dan ada kerugian, dan kita lagi teliti yang bener-bener unsurnya keteledoran, dan mana yang unsurnya unsur pidana," ujarnya saat ditemui di Sarinah Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023.

Tiko mengatakan 4 dapen BUMN tersebut rata-rata menempatkan dana pada investasi yang keuntungannya sangat rendah, bahkan dapat dikatakan tidak masuk akal.

Dapen BUMn tersebut, kata Tiko, menempatkan investasi dengan imbal hasil kurang dari 4%, atau hanya 1% hingga 2%. "Jadi jauh di bawah rate deposito, kan nggak masuk akal. Itu yang 4 ini yang ini yang paling rendah yield-nya, dan memang jelas ada investasi-investasi yang merugikan, dan ada tata kelola yang dilanggar," pungkasnya.