Program Makan Siang Gratis Dinilai Bakal Jadi Masalah Baru, Anggaran Negara Rp400 T Bebani APBN

Program Makan Siang Gratis Dinilai Bakal Jadi Masalah Baru, Anggaran Negara Rp400 T Bebani APBN

HZ
Hasbi Zainuddin

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Terkini.id, Sukoharjo - Pegiat media sosial (medsos), Riski Ariani, mengkritik program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 2024.

Kritikan itu disampaikan melalui tulisan berjudul ‘Apapun Masalahnya, Makan Gratis Solusinya’, yang diunggah di akun fanspagenya, Senin 27 November 2024.

Dia mengatakan, seorang psikolog dari University of Edinburgh pernah melakukan penelitian, di mana ia ingin melihat kemampuan kognitif para lansia serta keakuratan mereka dalam memperoleh informasi sederhana. Hasil penelitian menunjukan, para lansia mendapat nilai yang buruk.

Sebab mayoritas cara berpikir lansia dalam menganalisa sebuah obyek tak sesuai dengan gambar yang disuguhkan.

Dalam hal ini terbukti, apabila kemampuan manusia untuk melakukan suatu tugas akan semakin berkurang ketika mereka sudah tua.

“Kecakapan daya otak mulai menurun dari waktu ke waktu, mengikuti pertambahan usia, dan berujung pada pembatasan efisiensi fungsi mental yang lebih kompleks,” tulis pegiat medsos muda yang akrab disapa Kiki ini.

Dia menduga, hal itu juga dialami oleh salah satu calon presiden 2024, Prabowo Subianto yang kini berusia 72 tahun. Menurutnya, faktor usia yang menyebabkan Prabowo menawarkan gagasan yang nyeleneh dan tak masuk akal.

“Sempat tak habis pikir dengan jalan pikiran Prabowo. Memang tak dipungkiri apabila maksud dari program tersebut ingin menekan angka stunting. Tapi kan ada cara lain yang lebih pas nan jitu ketimbang makan gratis yang akan menggerogoti APBN,” katanya.

Kiki mengatakan, jika program makan gratis ala Prabowo ini dijalankan akan memangkas anggaran negara sebesar Rp400 triliun per tahun.

Padahal, APBN Indonesia 2023 hanya setara Rp3.000 triliun, dan sudah habis disalurkan untuk anggaran pendidikan, gaji pegawai, dana desa, subsidi energi, dan lain sebagainya.