Mitra Terkini
Hal ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga bagi TNI dan Polri, yang selama ini memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkada berlangsung.
Imbauan untuk TNI dan Polri
Saurlin juga menyoroti pentingnya netralitas TNI dan Polri dalam proses Pilkada. Sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, TNI dan Polri dituntut untuk tidak memihak atau terlibat dalam mendukung calon tertentu. Netralitas kedua institusi ini sangat krusial untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama Pilkada.
“Komnas HAM mengimbau agar seluruh aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri, bisa menjaga netralitas selama proses Pilkada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi,” kata Saurlin.
Ia juga menambahkan bahwa dengan menjaga netralitas, aparat akan membantu menciptakan suasana yang kondusif dan mencegah potensi konflik di masa mendatang.
Tantangan dalam Penegakan Netralitas
Meski aturan tentang netralitas ASN, TNI, dan Polri sudah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi, pelanggaran masih sering terjadi.
Salah satu penyebabnya, menurut Saurlin, adalah kurangnya pengawasan yang efektif serta sanksi yang kurang tegas.
Dalam beberapa kasus, pejabat pemerintah daerah maupun aparat keamanan masih terlibat dalam kampanye atau memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Komnas HAM, lanjut Saurlin, akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memantau pelanggaran netralitas selama Pilkada.
