Ia kemudian menjelaskan langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan tersebut.
"Garuda untuk sehat kembali butuh sekitar 111 triliun, itu sudah tidak masuk akal. Diibaratkan, Garuda sudah minus 200 pesawat, itu supaya publik paham. Sebenarnya garuda sudah bangkrut. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada waktu untuk diskusi," ucapnya.
Ia menyarankan Menteri BUMN untuk menghadap kepada Presiden dan menanyakan apakah Garuda mayoritas sahamnya masih tetap harus dimiliki pemerintah, atau presiden Jokowi menyatakan garuda dibubarkan saja.
Said Didu melanjutkan, jika presiden menyelamatkan garuda, maka pemerintah harus menyuntik garuda, atau mencarikan mitra strategis di luar pemerintah atas nama pemerintah sendiri.
"Atau pak Hairul Tanjung berkenan menjual saham tersebut ke mitra strategisnya (perusahaan penerbangan terkoneksi langsung ke negara)" ujar Said Didu.
Ia kemudian melanjutkan, apabila ingin membubarkan Garuda, maka ada konsekuensi khusus yang ditanggung oleh negara.
"Jika presiden membubarkan Garuda, maka itu gampang, tapi secara politis, pemerintah sudah angkat tangan," ungkapnya.
"Lebih gampang tapi ada masalah hukum yang harus dihadapi. Bisa saja yang punya piutang bisa menagih ke negara. Apabila Garuda failid maka negara harus menanggung utang-utang garuda," tutup Said Didu.