Komisi XII DPR RI memastikan pasokan BBM nasional aman dan terkendali serta mendorong penindakan tegas terhadap penyelewengan demi menjaga ketahanan energi nasional.

Baleg DPR RI menegaskan pentingnya RUU Masyarakat Adat untuk menjamin keseimbangan antara investasi dan perlindungan hak masyarakat adat demi keadilan ekonomi.

Komisi XIII DPR RI menyoroti lemahnya peran Kementerian HAM dalam sengketa agraria dan mendesak percepatan regulasi perlindungan pembela HAM.

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti 693 kejadian bencana sejak awal 2026. Ia menilai negara belum sistematis menangani kerentanan dan mendesak pendekatan preventif.

Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI memperkuat strategi ketahanan pangan nasional. Stok beras aman hingga 11 bulan, pemerintah siapkan langkah antisipasi El Nino dan krisis global.

Komisi IV DPR RI menekankan penguatan produksi, cadangan, dan distribusi pangan nasional untuk menjaga stabilitas harga di tengah tekanan global dan perubahan iklim.

BAKN DPR RI menyoroti beban subsidi energi dan skema kompensasi PLN yang belum jelas. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan APBN di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Komisi III DPR RI meminta Polda Maluku menangani kasus penusukan Komar Safe Renngur di Tual secara transparan dan profesional serta mengevaluasi dugaan pelanggaran etik aparat.

DPR mengusulkan penangguhan penahanan Amsal Sitepu dan siap menjadi penjamin. Kejagung menegaskan semua permohonan harus diputus majelis hakim.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (P) Frederik Kalalembang, bertemu dengan Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi, di Kantor Kementerian Koperasi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin 17 Februari 2025 pagi