Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menetapkan standar waktu baru layanan pertanahan. Pengukuran tanah maksimal 12 hari dan layanan peralihan hak ditargetkan selesai dalam 10 hari kerja mulai Agustus 2026.
ATR/BPN bersama Kementerian PKP meluncurkan program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan target satu juta bidang tanah pada 2026
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan tanah wakaf yang dokumennya hilang atau tidak lengkap tetap dapat disertipikatkan melalui mekanisme isbat wakaf di Pengadilan Agama sebagai dasar memperoleh kepastian hukum.
Kementerian ATR/BPN menggandeng 28 kampus untuk mempercepat sertipikasi sekitar 14 ribu tanah wakaf dan membidik seluruh tanah wakaf di Sulawesi Selatan bersertipikat.
Kementerian ATR/BPN mempercepat proses hibah lahan seluas 30 hektare dari PT Lippo Cikarang untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Menteri Nusron Wahid menargetkan penyelesaian administrasi hibah kurang dari satu bulan.
Kemendagri dan ATR/BPN menerbitkan Surat Edaran Bersama untuk mengintegrasikan LP2B ke dalam RTRW dan RDTR daerah guna menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kepastian bagi pembangunan perumahan.
Kementerian ATR/BPN mengusulkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp10,6 triliun dengan fokus pada layanan pertanahan, penataan ruang, RDTR, rehabilitasi pascabencana, dan program tiga juta rumah.
Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya menjaga kepastian hukum dan tata kelola kawasan hutan melalui Satgas PKH. Rakor membahas penataan lahan dan keberlanjutan lingkungan di Sumatera.
Kementerian ATR/BPN bersama KPK dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara memperkuat komitmen pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah melalui transformasi layanan pertanahan dan tata ruang.
Mitra Terkini
