Komisi XII DPR RI mendorong penindakan tegas terhadap pelaku penyelewengan BBM subsidi dengan jeratan pidana korupsi guna menciptakan efek jera dan memastikan distribusi tepat sasaran.

DPR RI mengapresiasi kinerja LPS namun menekankan pentingnya indikator kinerja terukur, integrasi data, dan penguatan fungsi pencegahan untuk menjaga stabilitas keuangan

Komisi XIII DPR RI menyoroti lemahnya peran Kementerian HAM dalam sengketa agraria dan mendesak percepatan regulasi perlindungan pembela HAM.

Komisi III DPR RI meminta Polda Maluku menangani kasus penusukan Komar Safe Renngur di Tual secara transparan dan profesional serta mengevaluasi dugaan pelanggaran etik aparat.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr

Anggota Komisi XIII DPR RI, Hj. Meity Rahmatia menghimbau pemerintah mengkaji ulang rencana relokasi masyarakat di Taman Nasional Tesso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Anggota Komisi XIII yang merupakan mitra Kemenkum. Hj. Meity Rahmatia mengapresiasi Kementerian Hukum (Kemenkum) yang berupaya mempercepat pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.

Anggita DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I, meliputi Bantaeng, Gowa, Jeneponto, Selayar, Takalar, dan Kota Makassar, Hj Meity Rahmatia, S.Pd.,M.M menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila di Makassar, Selasa 26 Agustus 2025.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia bersama dengan 12 anggota DPR lainnya melakukan kunjungan kerja reses ke Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 25-26 Juli 2025.

Partai Solidaritas Indonesia yang sebelumnya resmi menetapkan ketua umum mereka dari hasil Kongres PSI di Solo, Sabtu lalu, yakni Kaesang Pangarep, mendapat banyak sorotan.