Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia mendorong pelaku UMKM di Sulawesi Selatan memperkuat legalitas usaha dan mendaftarkan merek sebagai bagian dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) guna meningkatkan daya saing dan kepastian hukum.

Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia mengapresiasi kinerja Ditjen Imigrasi yang berhasil meningkatkan PNBP menjadi Rp2,81 triliun di tengah kebijakan pemangkasan bebas visa kunjungan pada semester I 2026.

Anggota DPR RI Nurdin Halid mendorong PT PLN (Persero) menyusun neraca kebutuhan listrik Aceh secara komprehensif untuk mencegah blackout, memperkuat investasi, dan mendukung pengembangan Kawasan Sabang.

Meity Rahmatia menegaskan dukungan anggaran LPSK Tahun 2027 harus sejalan dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan saksi dan korban agar layanan hukum dan perlindungan tetap optimal.

DPR RI meminta pemerintah dan PT Taspen memastikan pencairan gaji ke-13 pensiunan ASN berjalan mudah dan tepat waktu. Muhammad Khozin menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi, penguatan sistem digital, dan perlindungan hak pensiunan.

Anggota Komisi XIII DPR RI dari PKS, Meity Rahmatia, mengingatkan potensi konflik HAM di sektor pertambangan dan mendorong penguatan regulasi berbasis HAM dalam pembangunan nasional.

DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Ketua Komisi XIII Willy Aditya menyebut aturan ini sebagai komitmen negara memanusiakan pekerja rumah tangga dan memperkuat perlindungan HAM.

Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia mendesak pemerintah bertindak tegas memberantas sindikat judi online internasional usai penggerebekan 320 WNA di Jakarta Barat

BAKN DPR RI mendorong PLN mempercepat efisiensi pembangkit listrik dan mengurangi penggunaan BBM di tengah lonjakan harga energi global demi meningkatkan efisiensi dan ketahanan energi nasional.

DPR RI menegaskan negara wajib menjamin hak korban dan keluarga pasca tabrakan KRL Bekasi Timur, termasuk layanan kesehatan, trauma healing, dan jaminan sosial.