Mitra Terkini
Alur penyaluran kini dipercepat dari Kementerian Pertanian langsung ke PT Pupuk Indonesia hingga ke petani.
Selain itu, akses pupuk diperluas melalui sistem berbasis KTP serta penambahan jaringan kios hingga tingkat desa.
Langkah ini ditargetkan mampu menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026.
Dari sisi ketersediaan, pemerintah juga telah melakukan diversifikasi sumber bahan baku sejak 2025 untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor.
Strategi ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas pasokan pupuk nasional meskipun terjadi gangguan global.
Amran menambahkan, kebijakan ini diperkirakan dapat menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam, serta menjangkau lebih dari 16 juta petani di seluruh Indonesia.
Di sektor hilir, pemerintah turut menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram guna menjamin pendapatan petani tetap stabil.
Dengan kebijakan ini, pemerintah mengintervensi dua sisi sekaligus dalam rantai produksi pertanian, yakni menekan biaya di sektor hulu melalui subsidi pupuk, serta menjaga harga jual hasil panen di sektor hilir.
Pendekatan hulu-hilir tersebut dinilai menjadi strategi komprehensif dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian global.
