Terkini, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen harus mampu menghadirkan perubahan nyata melalui kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam forum bertajuk Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) di Pustakaloka, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Dalam sambutannya, Puan mengapresiasi KPPRI yang dinilai telah menghadirkan ruang strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan nasional.
“Izinkan saya, sebagai Ketua DPR RI sekaligus bagian dari perjalanan panjang gerakan perempuan Indonesia, menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Presidium KPPRI yang telah menginisiasi forum bersejarah ini,” ujar Puan.
Menurutnya, keterwakilan perempuan di parlemen tidak cukup hanya sebatas angka atau simbol representasi politik.
Kehadiran perempuan, kata dia, harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat luas.
“Ini bukan sekadar pertemuan, ini adalah sebuah deklarasi kolektif bahwa keterwakilan perempuan di parlemen harus diterjemahkan menjadi perubahan yang nyata dan berdampak,” katanya.
Forum tersebut turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Ketua Presidium KPPRI Badikenita BR Sitepu, perwakilan duta besar negara sahabat, organisasi perempuan, NGO, komunitas perempuan internasional, serta anggota DPR RI perempuan.
Puan juga mengajak seluruh peserta untuk merefleksikan sejauh mana perempuan telah memperoleh ruang yang cukup dalam sistem politik nasional.
“Saya ingin mengajak kita semua memulai dari sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya tidak sesederhana itu: mengapa kehadiran perempuan di parlemen belum cukup?” ucapnya.














