Mitra Terkini
Ossy menegaskan pemerintah tengah mendorong terwujudnya satu basis data lahan sawah nasional yang menjadi acuan bersama bagi pemerintah pusat maupun daerah.
“Kita ingin hanya ada satu database lahan sawah nasional yang konsisten. Yang digunakan oleh pusat dan juga oleh daerah. Ini sangat penting agar seluruh kebijakan yang diambil memiliki dasar yang sama dan memberikan kepastian bagi semua pihak,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan satu data sawah nasional akan mendukung perlindungan lahan pertanian, menjaga ketahanan pangan nasional, serta memberikan kepastian hukum bagi berbagai pihak, termasuk investor.
Jawa Tengah Dukung Penyelarasan Data
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik langkah ATR/BPN dalam menyelaraskan data lahan sawah dengan kebijakan tata ruang daerah. Ia menilai kejelasan data menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pertanian dan pembangunan ekonomi.
“Untuk menciptakan iklim investasi yang baik di daerah, salah satu syarat utamanya adalah kejelasan luas LBS dan LP2B. Investor harus mendapatkan kepastian mengenai wilayah yang dapat dikembangkan dan wilayah yang harus dilindungi. Karena itu, persoalan data dan tata ruang ini perlu kita selesaikan bersama agar tidak menimbulkan hambatan bagi pembangunan maupun perlindungan lahan pertanian,” kata Ahmad Luthfi.
Rakor tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto, serta para Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Jawa Tengah.
