Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Ahok tantang direksi Pertamina buka-bukaan terkait limit kartu kredit Rp 30 miliar. Pengakuan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal terkait limit kartu kredit perusahaan, masih menuai polemik dan bikin heboh pewartaan di media-media nasional. Pasalnya, Ahok mengaku limit kartu kredit yang didapatkannya mencapai Rp 30 miliar.
“Iya, Komisaris Utama dengan limit Rp 30 miliar," kata Ahok dikutip dari CNBC Indonesia beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari Detik.com, Sabtu 19 Juni 2021.
Ahok juga sempat membagikan foto kartu kreditnya, dari foto tersebut diketahui kartu kredit korporasi di Pertamina bekerja sama Bank Mandiri. Kartu kredit itu memiliki logo Pertamina juga, bertuliskan “Platinum Corporate Card”.
Nama Ahok sendiri juga tertulis di kartu itu, “B Tjahaja Purnama”. Adapun masa berlaku kartu kredit itu hingga Januari 2025.
Kedati demikian, pengakuan Ahok tersebut ditepis Kementerian BUMN. Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, tidak ada limit kartu kredit yang mencapai Rp 30 miliar.
“Saya juga sudah cek ke Pertamina. Menurut mereka, tidak ada limit kartu kredit mencapai Rp 30 miliar, baik untuk direksi dan komisaris," teranag Arya Sinulingga kepada wartawan di Jakarta.
Arya memapaarkan, dari pantauannya tidak ada limit kartu kredit yang mencapai Rp 30 miliar. Di samping itu, pemakaian kartu kredit itu untuk kepentingan perusahaan.
“Hasil pantauan kami, limitnya tidak ada yang sampai Rp 30 miliar. Limit atasnya Rp 50 juta-100 juta. Dan pemakaian hanya untuk kepentingan perusahaan,” beber Arya.
Ahok sendiri ingin agar fasilitas kartu kredit itu dihapuskan lantaran potensi penyalahgunaan kartu kredit. Upaya ini juga didukung oleh Kementerian BUMN.
Arya mengatakan, kementerian berharap efisiensi semacam ini dilakukan ke hal-hal yang besar sehingga berdampak besar juga untuk perusahaan.
“Setiap usaha efisiensi yang dilakukan untuk perusahaan itu harus didukung, apapun. Kita harapkan efisiensi ini sampai ke hal-hal yang besar dan hal-hal yang lebih prioritas sehingga dampaknya juga besar bagi perusahaan,” imbuhnya.
Ahok juga meminta Kementerian BUMN, khususnya Arya Sinulingga tidak mempercayai begitu saja laporan yang diterima dari Pertamina.
“Pak Arya jangan percaya hanya Rp 100 juta plafon,” tegas Ahok.
Untuk itu, Ahok juga menantang direksi untuk berani buka-bukaan dan transparan terkait penggunaan kartu kredit itu.
“Minta buka aja semua pemakaian kartu kredit direksi se-Pertamina group ke publik? Berani nggak? Atau mau nggak? Biar tahu semua pakai kemana aja itu kartu kredit dan habis berapa?” tantang Ahok.
