Mitra Terkini
UU Nomor 2 Tahun 2020 bertujuan memberikan landasan hukum bagi Pemerintah dan Otoritas Keuangan dalam melakukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.
Menurut Cucun, DPR memutuskan menggunakan sistem automatic adjustment terhadap fungsi penganggaran Negara dengan adanya hantaman Covid-19.
Ia menyebut, sistem tersebut merupakan langkah tepat yang dilakukan DPR untuk menjalankan fungsi penganggaran selama Covid-19 melanda.
“Kita apresiasi kenegarawanan semua temen-temen DPR ini, bagaimana memahami kondisi sehingga lahirnya Perppu pun tanpa ada kendala. Padahal dari sisi Perppu yang sangat berbahaya karena uncontrol ya,” jelas Cucun.
Saat itu, Cucun menyebut, anggaran Pemerintah kerap terjadi pelebaran defisit sehingga ada struktur pergeseran anggaran.
Defisit sendiri ialah keadaan ketika pengeluaran atau kewajiban suatu entitas (seperti pemerintah, perusahaan, atau individu) melebihi penerimaan atau pendapatan yang diterima.
“Ya tetapi karena kita saling memahami semuanya pentingnya menangani krisis yang harus dengan cepat tanggap,”pungkas Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.
Cucun menjelaskan, Banggar DPR menyetujui rencana Pemerintah untuk melakukan berbagai langkah untuk menjaga perekonomian negara tetap stabil.
"Jadi di masa ini Banggar betul-betul mikir dan bersama Menteri Keuangan yang ngurisin fiskal, BI juga kita sentuh untuk berbesar hati dari sisa moneternya bagaimana ketika satu faktor, ini kan global krisisnya, ditambah lagi di periode ini geopolitik yang tidak henti-hentinya,"urai Cucun.
"Tapi so far selama ini masih terjaga meskipun kadang-kadang yang menjadi isunya itu pembekakan hutang negara. Tapi kalau kita lihat dari sisi UU keuangan negara kita masih aman masih di bawah 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),"sambungnya.
