Raker dengan DPR, Nusron Beberkan Progres PTSL dan Penanganan Sengketa Tanah

Terkini, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan optimisme tinggi dalam pencapaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2026. Hingga akhir Triwulan I, realisasi anggaran telah mencapai 20,10 persen.

Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa 31 Maret 2026.

Baca juga: Rakor ATR/BPN Bersama KPK dan Pemda se-Sultra Perkuat Pencegahan Korupsi dan Dorong Ekonomi Daerah

Menurut Nusron, capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan akan terus meningkat seiring percepatan berbagai program strategis pertanahan di seluruh Indonesia.

“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10%. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan,” ujar Nusron Wahid.

Dalam paparannya, Nusron menjelaskan bahwa sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) di bidang pertanahan telah menunjukkan progres, di antaranya pengukuran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

Baca juga: Cegah Penipuan, ATR/BPN Minta Masyarakat Verifikasi Petugas Ukur Tanah

Ia menegaskan bahwa beberapa program yang belum berjalan bukan karena kendala, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif agar pelaksanaannya tepat sasaran.

“Kami memastikan bahwa kegiatan yang belum terealisasi saat ini bukan mengalami hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelasnya.

Nusron juga berharap dukungan dari Komisi II DPR RI agar pelaksanaan program dan kegiatan ATR/BPN tahun 2026 dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Perkuat Layanan Pertanahan di Mal Pelayanan Publik

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menekankan agar seluruh program dan anggaran ATR/BPN tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

“Kami jajaran Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN agar seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat,” tegas Zulfikar.

Rapat kerja tersebut juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Melalui rapat kerja ini, pemerintah dan DPR berharap program pertanahan nasional, termasuk PTSL dan penyelesaian sengketa tanah, dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.