Mitra Terkini
“Yang perlu dijelaskan adalah ruang untuk membayar kompensasi terkait BBM itu ada berapa. Kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu sekitar 150 triliun untuk membayar kompensasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, transparansi pemerintah sangat penting agar DPR dan masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya kemampuan fiskal negara dalam menghadapi perubahan asumsi makro ekonomi, khususnya harga minyak dunia.
“Yang perlu kita dengar adalah penjelasan transparansi dari aspek kemampuan APBN, ruang fiskalnya itu ada di mana untuk menghadapi tambahan belanja yang diperlukan akibat perubahan asumsi,” tegas Dolfie.
Tambahan Beban Dinilai Masih Terkelola
Meski berpotensi menambah beban APBN dalam jumlah besar, Dolfie menilai tambahan anggaran subsidi energi tersebut masih dalam batas yang dapat dikelola pemerintah. Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa transparansi tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas APBN, terutama karena Indonesia masih memberikan subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM dan listrik.
Oleh karena itu, DPR meminta pemerintah terus melakukan pengelolaan fiskal secara hati-hati, menjaga defisit anggaran, serta memastikan subsidi energi tetap tepat sasaran agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
