Mitra Terkini
Atas berbagai persoalan tersebut, Puan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
"Harus ada evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru. Pemerintah harus bisa memetakan, ada di mana masalah yang menyebabkan banyak peserta yang sudah lolos PTN memilih tidak lanjut ke proses berikutnya," tegasnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan keterbatasan akses bantuan pendidikan menjadi salah satu penyebab tingginya angka peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos.
"Apabila persoalannya adalah karena hambatan ekonomi, termasuk kurangnya ketersediaan KIP Kuliah, artinya harus ada sinkronisasi antara kuota penerima KIP Kuliah dengan kuota SNBP," ujar Puan.
Menurutnya, apabila penyebab utama berasal dari faktor ekonomi maupun keterbatasan bantuan pendidikan, maka evaluasi tidak cukup dilakukan pada mekanisme seleksi semata, tetapi juga harus menyentuh kesinambungan kebijakan pendidikan nasional.
Karena itu, Puan mendorong sinkronisasi antara hasil seleksi nasional dengan penetapan penerima KIP Kuliah, penyederhanaan proses verifikasi bantuan pendidikan, serta penguatan layanan pendampingan bagi calon mahasiswa dari keluarga rentan.
Selain itu, ia mengusulkan pemerintah bersama panitia penerimaan mahasiswa membangun sistem pelacakan nasional terhadap peserta yang tidak melakukan registrasi ulang sehingga penyebabnya dapat dipetakan secara akurat.
"Sehingga setiap keputusan kebijakan berikutnya benar-benar didasarkan pada penyebab yang terukur. Dengan demikian, intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran," katanya.
Puan menambahkan, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya diukur dari jumlah peserta yang lolos seleksi masuk perguruan tinggi.
"Yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan negara memastikan bahwa setiap anak bangsa yang telah memperoleh kesempatan belajar benar-benar dapat menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan potensi mereka.
