WALHI Tolak Wacana Tanggul Laut Raksasa yang Didorong Prabowo Subianto: Rusak Ekologis Daratan dan Perairan

Terkini.id, Jakarta – Wacana Pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantai Utara Pulau Jawa mengemuka kembali ke publik setelah Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyelenggarakan seminar nasional yang membahas percepatan pembangunan
tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang merupakan arahan dari Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, hadiri sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan; Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono; Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kemeterian Menteri PUPR, Bob Arthur Lombogia; serta pejabat yang mewakili Kemenko Marves, dan BRIN.

Baca juga: Telkom Dukung Digitalisasi Ribuan Koperasi Desa Merah Putih

Menko Perekonomian berdalih, proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall mendesak dikebut lantaran kawasan Jawa Utara yang mencakup 5 wilayah pertumbuhan, 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus, dan 5 wilayah pusat pertumbuhan sering terganggu banjir rob.

WALHI menyebut rencana pemerintah yang akan membangun kembali tanggul laut dengan cara mereklamasi laut adalah sesat pikir pembangunan. Proyek tersebut tidak akan menjawab akar persoalan kehancuran ekologis Pulau Jawa yang selama ini telah dieksploitasi untuk kepentingan industri ekstraktif baik di darat maupun di pesisir, laut, dan pulau kecil.

Pada tahun 2012 lalu, WALHI telah menerbitkan buku yang berjudul Java Collapse. Buku ini menjelaskan kehancuran dan kebangkrutan sosial-ekologis Pulau Jawa akibat sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam di wilayah darat Pulau Jawa sejak era kolonial sampai era pasca reformasi. Oleh karena itu, daya dukung ekologis Pulau Jawa telah hancur.

Baca juga: Prabowo Resmi Tunjuk Jenderal Jadi Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan

Selama ini, wilayah pesisir utara Jawa, mulai dari Banten sampai Jawa Timur, telah
dibebani izin industri skala besar yang menyebabkan terjadinya penurunan muka
tanah secara cepat.

Jika Pemerintah ingin menghentikan penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa, maka solusinya bukan dengan membangun tanggul laut raksasa, tetapi dengan mengevaluasi dan mencabut berbagai izin industri besar di sepanjang pesisir utara Jawa.

Dengan demikian, pembangunan tanggul laut raksasa akan mempercepat kebangkrutan sosial sekaligus kebangkrutan ekologis Pulau Jawa karena memperluas kehancuran dari daratan ke pesisir, laut, dan pulau kecil.

Baca juga: Jejak Prestasi Militer Prabowo: Dulu Mayjen, Sekarang Jenderal Bintang 4

Krisis di Perairan Utara Jawa Lebih jauh, pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan menghancurkan wilayah laut atau perairan Pulau Jawa bagian utara yang selama ini menjadi wilayah tangkapan ikan ratusan ribu nelayan tradisional. Pasalnya, proyek ini akan membutuhkan pasir laut yang tidak sedikit.

Sebagai contoh, pada tahun 2021 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengestimasi kebutuhan pasir laut untuk kebutuhan proyek reklamasi Teluk jakarta sebanyak 388.200.000 meter kubik.