Putusan MK Ubah Peta Pilkada Sulsel 2024, ASS-Fatma dan Danny-Azhar Beradaptasi

Terkini, Makassar – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024 berdampak signifikan pada dinamika politik lokal, termasuk Pilgub Sulawesi Selatan.

Penundaan pengesahan RUU Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menambah ketidakpastian politik. Rapat paripurna yang seharusnya mengesahkan revisi undang-undang tersebut dibatalkan pada Kamis, 22 Agustus 2024, karena jumlah anggota DPR yang hadir tidak mencapai kuorum.

Baca juga: Menolak Politik Uang: Penyandang Disabilitas Memimpin Gerakan Pemilu Bersih di Makassar

Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, memastikan bahwa penundaan pengesahan RUU Pilkada berarti putusan MK akan tetap berlaku. Dasco menegaskan bahwa pada saat pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024, aturan baru dari MK akan diberlakukan.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini mengubah peta politik di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma) merasa khawatir dan menghadapi dilema dalam memutuskan langkah selanjutnya.

Putusan ini memiliki dampak langsung pada strategi koalisi partai politik di daerah tersebut.

Baca juga: Waspada Hujan Ringan di Luwu, Cuaca Cerah Dominasi Sulsel

Muhammad Ramli Rahim, juru bicara pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, yang dikenal dengan tagline "Andalan Hati," mengakui bahwa pasangan ini sedang mempertimbangkan ulang rencana deklarasi besar-besaran.

Hingga saat ini, mereka masih berdiskusi dan belum memutuskan apakah deklarasi akan dilaksanakan dalam skala besar atau dengan cara yang lebih sederhana.

Saat ini, pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi telah mengamankan dukungan mayoritas partai politik di DPRD Sulsel dengan total 63 kursi dari 85 kursi yang tersedia.

Baca juga: Hujan Ringan Guyur Sebagian Sulawesi Selatan

Partai-partai pendukung mereka antara lain Golkar (14 kursi), Gerindra (13 kursi), Demokrat (7 kursi), PAN (4 kursi), Hanura (1 kursi), PSI, NasDem (17 kursi), dan PKS (7 kursi).

Namun, Ramli Rahim menambahkan bahwa tanggal pendaftaran pasangan ke KPU masih belum diputuskan. Tim sukses dan calon masih mencari hari yang tepat untuk mendaftar, mempertimbangkan perkembangan politik yang dinamis.