Kritik-kritik Faisal Basri yang Tajam ke Pemerintah Soal Nikel, Bukti Cinta ke Indonesia

3. Pertumbuhan Ekonomi Turun dan RUpiah Melemah

Faisal mengaitkan masalah hilirisasi yang tidak berjalan sukses dengan fakta fakta pertumbuhan ekonomi Indonesia dan rupiah yang melemah dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, investasi nikel sudah besar-besaran.

Baca juga: Faisal Basri Sebut Morowali Sudah seperti Provinsi Baru Negeri China: Hukum RI Tidak Berlaku di Sana

“Pidato Pak Jokowi mengatakan itu (hilirisasi tambang nikel) keuntungan besar buat kita. Loh, keuntungan? itu bukan keuntungan, itu penerimaan ekspor. Kalau yang mengekspor 100 persen adalah perusahaan asing, hak dia kalau uangnya mau dibawa pulang, hak dia.

Rezim kita menganut devisa bebas, mereka boleh bawa pulang uangnya,” ungkap Faisal dalam tayangan talkshow yang disiarkan stasiun tv Metro TV, Selasa 22 Agustus 2023.

Dia pun mengungkapkan, jika menurut Jokowi ekspor nikel membawa keuntungan besar setelah aktivitas hilirisasi industri, mengapa justru rupiah melemah dalam beberapa tahun belakangan? tax ratio juga turun. Idealnya, rupiah akan menguat ketika devisa ekspor meningkat.

Baca juga: Faisal Basri Kritik Larangan Ekspor Bijih Nikel Pemerintah, Sebut Luhut Justru yang Tidak Setuju

“Rupiah melemah terus buktinya, pertumbuhan ekonomi turun terus, industri terus turun. Jadi nda ngangkat hilirisasi ini,” jelas Faisal Basri.

Sebelumnya, Jokowi membantah kritik Faisal Basri, terkait hitung-hitungan ekspor Faisal Basri bahwa nilai ekspor nikel tahun lalu cuma Rp412,9 triliun.

Jokowi mengungkapkan, nilai ekspor nikel naik Rp17 triliun menjadi Rp510 triliun.

Baca juga: Faisal Basri Sebut Kebijakan Hilirisasi Tambang Nikel Adalah Bentuk Ketololan Negara

Namun, terlepas dari perbedaan itu, penerimaan ekspor tersebut juga belum banyak membantu negara, karena terlalu banyak memberi diskon pajak dan berbagai kemudahan untuk investor industri nikel. Apalagi 100 persen pelaku ekspor nikel itu adalah perusahaan asing, yang mengekspor ke negara mereka sendiri.

“Misalnya tax holiday, pajaknya yang 22 persen itu hilang, ada yang sampai 7 tahun, ada yang sampai 10 bahkan 15 tahun. Lalu itu diakui pemerintah too much (terlalu banyak diskon). Lalu keluarlah PP 26 tahun 2022, yang mengenakan pungutan PNBP. Untuk produk smelter nikel misalnya 5 persen, slug dan feronickel cuma 2 persen. Jadi yang tax holiday hilang 22 persen penggantinya 2 persen atau 5 persen itu,” ungkap dia.