Terkini.id, Jakarta - Ekonom Senior Faisal Basri melontarkan kritiknya terhadap pernyataan Presiden Jokowi yang mengklaim data keuntungan hilirisasi nikel di Indonesia mencapai angka Rp510 triliun.
Lewat kritiknya, Faisal Basri pun menyebut keuntungan hilirisasi nikel yang diklaim oleh Jokowi senilai Rp510 triliun itu nyatanya bukan milik Indonesia.
Menurut Faisal, 90% hasil hilirisasi nikel dalam negeri justru lari ke China sedangkan Indonesia hanya mendapatkan 10% saja.
Pasalnya, kata dia, perusahaan hilirisasi nikel yang berdiri di Indonesia sebagian besar merupakan perusahaan China.
"Bukan hanya menguntungkan China, kita juga dapat tapi 90% kira-kira lari ke China. Kemudian Pak Jokowi mengatakan kita dapat cuan istilah CNBC, Rp 500 triliun, itu kan didapat dari ekspor. Jadi ekspor memang dahsyat kenaikannya namun diingat ekspor itu dilakukan sebagian besar oleh perusahaan China yang hasil ekspornya nggak dibawa ke Indonesia. Paling kalau dibawa ke Indonesia hanya 1 hari, besoknya dia bawa dan itu hak mereka," beber Faisal Basri kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone.
Oleh karena itu, ia menyebut Presiden Jokowi telah mengklaim uang yang bukan milik bangsa Indonesia.
"Jadi mudah saja kok kita klaim uang orang sebagai uang kita? Yang pasti itu bukan cuan kita. Nah ada kenaikan luar biasa dari Rp 1 triliun jadi Rp 500 triliun itu kan membuat terbelalak," tambahnya.
Jokowi Balas Kritik Faisal Basri
Tak berselang lama, Presiden Jokowi pun menanggapi kritikan dari Faisal Basri.
Jokowi mempertanyakan cara ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu menghitung keuntungan hilirisasi nikel di Indonesia.
"Ngitungnya gimana? Kalau hitungan saya berikan contoh nikel, saat diekspor mentahan, bahan mentah setahun kira-kira hanya Rp 17 triliun, setelah masuk ke industri downstreaming, ke hilirisasi menjadi Rp 510 triliun," kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta. (Sumber: CNBC.com)
Menurut Jokowi, dengan meningkatnya nilai ekspor nikel hasil hilirisasi, maka penerimaan negara dari pajak akan lebih besar.
"Bayangkan saja kita negara itu hanya mengambil pajak, mengambil pajak dari Rp 17 triliun sama mengambil pajak dari Rp 510 triliun lebih gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPH badan, PPH karyawan, PPH perusahaan, royalti bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak semuanya ada di situ. coba dihitung saja dari Rp 17 triliun sama Rp 510 triliun gede mana?" ujar Jokowi.
Faisal Basri Tanggapi Balasan Jokowi
Usai kritiknya dibalas oleh Presiden Jokowi, Faisal Basri pun mengakui bahwa datanya terkait hilirisasi nikel tersebut tidak akurat.
Akan tetapi, ia juga mengatakan bahwa data pemerintah yang disampaikan Jokowi juga tidak akurat sepenuhnya.
"Sebetulnya saya tidak akurat, pemerintah juga tidak akurat karena ada biji timah, ada biji macam-macam di situ," ucap Faisal Basri, dikutip dari tayangan Podcast Kanal YouTube Rhenald Kasali, Jumat, 25 Agustus 2023.
Meski demikian, Faisal menyebut perbedaan data pihaknya dengan pemerintah sama sekali tak mengganggu analisnya terkait hilirisasi nikel di Indonesia.
"Perbedaan data tak mengganggu analisis saya. Yang hanya saya telaah adalah yang HS 72, jadi yang dihasilkan itu nilai tambangnya sangat kecil sekali. Nah, kalau dimasukkan yang HS 73 dan HS 75 yang tidak semua berbasis nikel, itu kan beda lagi, beda kategori, bukan sesat pikir," ungkap Faisal Basri.
"Saya akui tidak akurat, tapi tidak sepenuhnya juga yang disampaikan pemerintah akurat," pungkasnya.