Ia menyentuh jutaan orang dan membentuk pola penderitaan yang berulang. Dalam pandangan Islam, kondisi semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.
Dalam konteks Indonesia pun, ini juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan dan keadilan sosial.
Karena itu, pembenahan akal bukan hanya isu keagamaan, tetapi juga isu kebangsaan.
Sebagai sebuah konsep, Islam dan Pancasila bertemu pada satu titik penting, keduanya menolak kesewenang-wenangan dan menuntut tanggung jawab moral dalam kehidupan bersama.
Ketika akal difungsikan dengan baik, seseorang akan mampu melihat bahwa tindakan yang merugikan banyak orang tidak bisa dibenarkan, apa pun alasan politik atau ekonominya.
Sehingga pada tahap implementasi, bagi warga biasa, menggunakan akal berarti tidak mudah terseret arus emosi, provokasi, dan informasi yang menyesatkan.
Ini berarti berpikir sebelum bereaksi, dan menimbang sebelum menyalahkan. Bagi para pemimpin, ini berarti berani menahan diri, mengutamakan kepentingan publik, dan menerima kritik sebagai bagian dari tanggung jawab.
Bagi negara, ini berarti merumuskan kebijakan dengan pertimbangan jangka panjang, bukan sekadar keuntungan sesaat.
Keseimbangan yang kita cari tidak akan lahir dari pembatasan kebebasan secara paksa, tetapi dari kesadaran kolektif tentang batas.
Dan kesadaran itu hanya mungkin tumbuh jika akal benar-benar dijadikan navigator dalam kehidupan pribadi maupun publik.















