Mitra Terkini
Selain itu, program juga difokuskan pada integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.
Sementara itu, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menilai sektor pertanahan dan pengelolaan barang milik daerah merupakan aspek vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia mengakui, kedua sektor tersebut masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga.
“Semoga kita semua dapat terus memperkuat komitmen bersama, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara,” kata Andi Sumangerukka.
Rakor tersebut dihadiri sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra Budi Hartanto, para bupati dan wali kota se-Sultra, serta kepala kantor pertanahan se-Sulawesi Tenggara.
