DPR Ingatkan Ancaman Disinformasi hingga Blind Spot Pertahanan Udara

Terkini, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menyoroti pentingnya penguatan sistem deteksi dini terpadu dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan multidimensi.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Baca juga: Frederik Kalalembang Minta Pemerintah Tingkatkan Pemberantasan Judol dengan Perketat SIM Card

Dalam rapat yang membahas perkembangan geopolitik global dan kondisi pasukan perdamaian di Timur Tengah tersebut, Amelia menilai ancaman terhadap stabilitas nasional kini tidak lagi hanya berasal dari konflik militer konvensional, tetapi juga perang ekonomi, disrupsi informasi, hingga operasi persepsi publik.

“Dinamika geopolitik global menunjukkan keterkaitan semakin kuat antara konflik militer konvensional, perang ekonomi, disrupsi informasi, hingga operasi persepsi publik yang berdampak langsung terhadap stabilitas nasional,” ujar Amelia.

Ia mencontohkan eskalasi konflik di kawasan Selat Hormuz dan perang Rusia-Ukraina yang dinilai telah mengubah pola aliansi pertahanan dunia sekaligus memicu tekanan global di berbagai sektor.

Baca juga: Komnas HAM Serukan Netralitas ASN, TNI, dan Polri di Tengah Situasi Prapilkada yang Masih Kondusif

Karena itu, Amelia mendorong sinergi lintas lembaga, mulai dari Kementerian Pertahanan, TNI, BIN, Kemkomdigi, hingga BSSN, untuk membangun sistem deteksi dini terpadu yang mampu membaca ancaman militer maupun nonmiliter.

“Kita mendorong Kemenhan, TNI, BIN, Kemkomdigi, kemudian BSSN dan lembaga terkait membangun sistem deteksi dini terpadu yang tidak hanya membaca ancaman militer konvensional saja, tetapi juga operasi persepsi, disinformasi, polarisasi digital, dan kondisi sosial masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pendekatan keamanan nasional saat ini tidak cukup hanya mengandalkan hard power.

Baca juga: Temuan TP3 Soal Pembunuhan Laskar FPI, Mahfud MD: Bukan Pelanggaran HAM Berat

Pemerintah juga dinilai perlu mengintegrasikan strategi komunikasi, cyber intelligence, serta penguatan ketahanan psikologis masyarakat dalam sistem pertahanan nasional.

Amelia juga mempertanyakan apakah praktik soft cognitive warfare di Indonesia saat ini sudah dapat dikategorikan sebagai ancaman nasional nonmiliter yang membutuhkan regulasi khusus dan keterlibatan lintas lembaga.